Bulan lalu, tepat hari selasa tanggal 8 Februari 2022 terjadi penangkapan warga yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri kepada sejumlah warga desa Wadas. 60 warga yang ditangkap merupakan sebagian dari warga yang menolak pembangunan bendungan yang mana hal ini mengorbankan lahan desa wadas untuk ditambang batu yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan.
Bendungan Bener yang akan dibangun dengan APBN ini mencapai kisaran biaya Rp 2,060 triliun. Dalam pembangunan ini proyek berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan melibatkan tiga BUMN yaitu PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Bendungan ini diperkirakan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektare. Dengan dibangunnya bendungan ini, diharapkan dimana depan dapat mengurangi debit banjir hingga 210 meter kubik per detik. Bendungan ini juga dapat menghasilkan listrik sebesar 6 MW, yang diperkirakan bisa menyediakan cadangan air baku hingga 1,60 meter per detik. Bendungan Bener juga rencananya akan memiliki kapasitas 100,94 meter kubik.
Terdapat beberapa faktor yang mendasari warga desa wadas untuk menolak penambangan batuan ansel ini, diantaranya yaitu rusaknya lebih dari 25 titik sumber mata air di desa Wadas, dan dikhawatirkan karena kerusakan mata air itu akan berakibat buruk pada sektor pertanian warga desa Wadas dan lebih parahnya lagi warga akan terancam kehilangan pekerjaannya karena hal ini. Apabila ini terjadi, maka akan meningkatkan angka kelaparan dan kemsikinan di Desa Wadas.
Desa Wadas juga merupakan daerah yang tercatat rawan tanah longsor. Bisa dibayangkan apabila penambangan tetap dilangsungkan di daerah ini, dapat berpotensi besar terjadinya pergeseran tanah sehingga terjadi longsor di waktu yang tidak tertentu. Sebelum adanya berita ini, warga desa Wadas juga pernah didatangi untuk melakukan pengukuran tanah yang akan dijadikan pembangunan pemerintah ini.
Seiring beredarnya berita ini, banyak dari pihak luar yang mendukung aksi desa Wadas untuk menolak pembangunan tersebut. Dari beberapa pihak melakukan aksi unjuk rasa untuk membuktikan dukungannya terhadap warga desa Wadas. Salah satunya yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di beberapa kota.
Kabar terkini, pembangunan di Desa Wadas akan tetap berlangsung yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini, Sebagian tanah yang sudah diukur akan dilakukan penambangan dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2023. Tetapi dari desa Wadas sendiri masih menolak akan hal ini dengan alasan tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang orang terdahulu yang seharusnya dijaga sebaik mungkin.
Dalam kasus seperti ini, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan cara permusyawaratan, dengan mempertemukan kedua belah pihak antara warga desa dan pemerintah. Musyawarah yang berlangsung tersebut diharapkan dapat menemukan jalan tengah untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, serta dengan banyaknya dukungan untuk desa Wadas seharusnya dapat membantu menjelaskan bahwa sikap aparat yang semena-mena dengan langsung mengukur tanah yang akan dijadikan lahan pertambangan bisa membuat warga desa Wadas merasa tidak dihargai.
Artikel by Bidang Hikmah
Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-perkara-konflik-di-desa-wadas-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all
https://www.detik.com/jateng/berita/d-5973472/sebagian-warga-masih-menolak-pengukuran-lahan-di-wadas-jalan-terus
https://kumparan.com/hendra-fokker/aksi-solidaritas-imm-jak-tim-untuk-wadas-di-komnas-ham-1xba4ywd8XN
https://pabelan-online.com/2022/02/26/aliansi-imm-se-soloraya-suarakan-aksi-tuntut-pembatalan-penambangan-di-desa-wadas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aliansi-imm-se-soloraya-suarakan-aksi-tuntut-pembatalan-penambangan-di-desa-wadas
https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042695290/prihatin-atas-kasus-wadas-dpd-imm-jateng-akan-gelar-aksi-peduli
