Peran Psikologi dalam Advokasi HAM untuk Kelompok Rentan

 Oleh : Haura Jilan dan Aulia Az Zhafira

I.   Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kondisi tertentu. Meskipun prinsip-prinsip ini diakui secara universal, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, minoritas, dan orang lanjut usia sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses dan menikmati hak-hak mereka. Diskriminasi, marginalisasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan struktural menjadikan kelompok-kelompok ini lebih rentan terhadap pelanggaran HAM. Psikologi dapat memainkan peran  penting dalam mendukung advokasi HAM, terutama dengan memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan psikologis dan emosional kelompok rentan tersebut.

 

Psikologi berkontribusi dalam advokasi HAM melalui pemahaman terhadap dinamika perilaku dan kondisi psikologis yang dialami oleh individu yang menjadi korban pelanggaran HAM. Pengetahuan ini sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang  efektif, seperti  menyediakan  dukungan  psikologis  dan  layanan  rehabilitasi  bagi mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan atau diskriminasi. Dengan memahami trauma dan dampak psikologis dari pelanggaran HAM, advokasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, sehingga meningkatkan efektivitas dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

 

Berperan penting juga dalam memberdayakan kelompok rentan untuk mengetahui dan mempertahankan hak-hak mereka. Melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan psikologis, individu dari kelompok rentan dapat dilatih untuk mengatasi stigma, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun kapasitas dalam menghadapi diskriminasi. Psikolog dapat bekerja sama dengan organisasi HAM untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana suara kelompok rentan diakui dan dihargai, serta membantu membangun solidaritas dalam perjuangan melawan ketidakadilan.

 

Penelitian dalam psikologi memberikan wawasan yang penting tentang efek jangka panjang dari pelanggaran HAM terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Data empiris mengenai dampak psikologis dari penyiksaan, kekerasan, atau penindasan dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam advokasi kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi kelompok rentan. Psikologi tidak hanya mendukung individu korban tetapi juga berkontribusi dalam perubahan sistemik yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan.2

Integrasi perspektif psikologis dalam advokasi HAM memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada perubahan struktural dan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan individu yang terdampak. Dengan memahami dan memanfaatkan peran psikologi dalam advokasi HAM, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dan inklusif, yang mendukung upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi, di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya dengan penuh martabat.

 

II. Pembahasan

Psikologi berperan penting dalam advokasi HAM untuk kelompok rentan dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan psikologis mereka. Dengan memahami dampak trauma dan pengalaman hidup yang dialami oleh kelompok rentan, psikolog dapat membantu merancang intervensi yang lebih efektif dan sensitif terhadap kondisi mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya advokasi tidak hanya berfokus pada hak-hak legal, tetapi juga pada pemulihan dan kesejahteraan mental para korban.

Psikologi dapat meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap penderitaan kelompok rentan. Pendekatan psikologis dapat digunakan untuk mengembangkan kampanye pendidikan dan komunikasi yang lebih menyentuh hati, membantu masyarakat memahami pengalaman kelompok rentan, serta membangun solidaritas dan dukungan sosial yang lebih luas. Hal ini penting untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Psikolog juga berperan dalam merancang kebijakan yang berdasar bukti untuk kelompok rentan. Dengan melakukan penelitian dan analisis data, psikolog dapat menyediakan bukti empiris yang kuat untuk mendukung kebijakan yang lebih adil dan efektif. Ini termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk kerentanan dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Namun ada 3 poin penting dalam peran psikologi dalam advokasi HAM untuk kelompok rentan, antara lain :

1.   Pemahaman kebutuhan psikologis kelompok rentan

Psikologi membantu memahami kondisi mental dan emosional kelompok rentan, memungkinkan advokasi HAM yang lebih efektif dan sensitif terhadap trauma serta kebutuhan spesifik mereka.

2.   Penguatan kesadaran dan empati publik

Melalui pendekatan psikologis, advokasi HAM dapat meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat terhadap penderitaan kelompok rentan, mendorong dukungan sosial yang lebih luas.

3.   Perancangan kebijakan berbasis bukti dan pemulihan

Psikolog menyediakan bukti empiris untuk mendukung kebijakan yang adil dan efektif, serta memastikan pendekatan advokasi yang mengutamakan kesejahteraan dan pemulihan mental kelompok rentan.

 

Ada beberapa jenis kelompok rentan yang dibagi, antara lain :

1.    Anak-anak  adalah  kelompok  yang  sangat  rentan  karena  keterbatasan  usia  dan ketergantungan mereka pada orang dewasa untuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka sering menjadi korban eksploitasi, seperti pekerja anak atau perdagangan manusia untuk tujuan seksual atau kerja paksa. Selain itu, anak-anak dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual di rumah, sekolah, atau komunitas mereka. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga sering dialami oleh anak-anak, terutama di daerah konflik atau yang berasal dari kelompok marginal, yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

2.    Perempuan sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi hak-hak dasar mereka. Kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, serta perdagangan manusia, adalah bentuk pelanggaran yang umum dihadapi oleh perempuan. Selain itu, perempuan sering mengalami ketidakadilan dalam hak ekonomi, termasuk diskriminasi di tempat kerja, kesenjangan upah, dan akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam hak reproduksi, di mana perempuan sering kali tidak  memiliki kontrol penuh  atas  keputusan  yang menyangkut tubuh mereka sendiri dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

3.    Penyandang  disabilitas  menghadapi  berbagai  hambatan  yang  signifikan  dalam menikmati hak-hak mereka secara penuh. Mereka sering mengalami akses terbatas terhadap layanan dan fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas, seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membatasi mobilitas dan partisipasi sosial mereka. Di samping itu, penyandang disabilitas juga kerap mengalami stigma dan diskriminasi sosial, yang menyebabkan pengucilan dan menghambat peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kendala-kendala ini membuat mereka sering terpinggirkan dari kehidupan sosial dan ekonomi.

4.    Minoritas etnis dan agama sering kali menghadapi diskriminasi berdasarkan identitas mereka, baik di tingkat sosial maupun struktural. Mereka mungkin mengalami kekerasan berbasis kebencian dan diskriminasi sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, kelompok minoritas sering kali dihadapkan pada pengucilan sosial dan politik, kurangnya representasi dalam proses pengambilan keputusan, serta pembatasan dalam mengekspresikan identitas budaya atau agama mereka. Ini semua berkontribusi pada ketidakmampuan mereka untuk menikmati hak-hak dasar sepenuhnya.

5.    Orang lanjut usia merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan dan penelantaran, baik di rumah maupun di institusi perawatan. Mereka sering kali menghadapi diskriminasi berdasarkan usia (ageism),  yang mempengaruhi hak-hak mereka dalam pekerjaan, perawatan kesehatan, dan partisipasi sosial. Akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial sering kali terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di komunitas yang miskin atau terpinggirkan. Ketidaksetaraan ini mengakibatkan banyak orang lanjut usia hidup dalam kondisi yang kurang layak dan tanpa dukungan yang memadai.

6.    Pengungsi dan migran adalah kelompok yang sangat rentan karena kondisi yang mereka alami selama proses migrasi dan setelah tiba di negara tujuan. Mereka sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia, serta menghadapi ketidakpastian hukum yang memengaruhi hak mereka untuk tinggal, bekerja, dan mengakses layanan dasar. Di banyak negara, pengungsi dan migran mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial, yang sering kali diperburuk oleh kebijakan imigrasi yang ketat dan kurangnya dukungan sosial.

 

Dengan ini maka penting dalam memahami dinamika kekuasaan dan kontrol yang dapat terjadi dalam advokasi HAM. Psikolog dapat membantu para advokat memahami bagaimana kekuasaan sering kali memengaruhi kelompok rentan dan bagaimana pendekatan tertentu mungkin memperparah perasaan tidak berdaya mereka. Dengan adanya pendekatan advokasi bisa lebih diarahkan pada pemberdayaan, bukan sekadar perlindungan. Dalam advokasi HAM maka psikologi juga dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan mental para advokat sendiri. Menghadapi kasus-kasus yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan dapat mempengaruhi kesehatan mental para advokat HAM. Maka pentingnya pemahaman tentang kesehatan mental dan dukungan psikologis  yang memadai sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kerja advokasi.

Psikologi  juga dapat  membantu  dalam  mediasi  dan  penyelesaian konflik  yang melibatkan kelompok rentan. Dengan pendekatan yang memahami berbagai faktor psikologis, mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, membantu semua pihak merasa didengar dan dihargai, serta mengurangi risiko trauma lebih lanjut. Proses ini juga bisa meningkatkan kepercayaan kelompok rentan terhadap sistem hukum dan advokasi. Dengan adanya psilogi dalam berkontribusi pada pengembangan program pelatihan yang mengajarkan keterampilan komunikasi empatik dan mendalam bagi para pekerja HAM. Pelatihan ini dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks dengan cara yang menghormati martabat manusia, memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap dampak psikologis yang mungkin timbul.

 

III.Kesimpulan

Psikologi memainkan peran yang krusial dalam advokasi HAM bagi kelompok rentan dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Dengan memahami trauma dan dampak psikologis dari pelanggaran HAM, psikologi membantu merancang intervensi yang lebih efektif, memastikan advokasi tidak hanya berfokus pada hak-hak hukum tetapi juga pemulihan dan kesejahteraan mental korban. Selain itu, psikologi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye pendidikan yang menumbuhkan empati terhadap penderitaan kelompok rentan, membangun solidaritas sosial yang lebih luas, dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Psikologi menyediakan dukungan untuk para advokat HAM dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kerja mereka. Psikologi mendukung pengembangan program pelatihan yang memperkuat keterampilan komunikasi empatik dan memperbaiki penyelesaian konflik yang melibatkan kelompok rentan, sehingga menciptakan lingkungan advokasi yang lebih inklusif, berdaya, dan manusiawi. Integrasi perspektif psikologis dalam advokasi HAM memungkinkan strategi yang lebih komprehensif, memastikan setiap individu dapat menikmati hak-haknya dengan martabat.

Daftar Pustaka

 

Chandrawaty, Yenny. “Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 4 (2020): 459. https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.755.

Hanifah, Hana, Meilanny Budiarti Santoso, and Dessy Hasanah Siti Asiah. “Bersenjata Dan

Situasi Kekerasan Lainnya.” Pekerjaan Sosial 2, no. 1 (2019): 97–108.

 

Irawan, Andrie, and Muhammad Haris. “Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 7, no. 1 (2022): 35–54. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123.

 

Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174.

Putra, Erwin Adity, and Mitro Subroto. “Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains 12, no. 02 (2023): 171–74. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19700.

 

Putro Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044.

Sinaga, A Valentino, Ronny A Maramis, Emma V T Senewe, Universitas Sam Ratulangi, Kata Kunci Mekanisme, Perlindungan Hukum Ham, and Perempuan Anak. “TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Oleh : Protection through the Regional Technical Implementation Unit of North Sulawesi.” Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan Dan Anak 15 (2021): 36–45.

 

Tri Ananda, Meta Noya, Meilanny Budiarto Santoso, and Moch Zaenuddin. “Perlindungan Perempuan             Korban Bencana.” Share : Social Work Journal 9, no. 1 (2019): 109.                                                        https://doi.org/10.24198/share.v9i1.22750.